Dirkrimsus Polda Riau Kombes Pol Nasriadi, SH.,SIK.,MH., melalui Kasubdit I AKBP Edi Rahmat Mulyana, SIK.,MH diruang kerja nya menyampaikan.
"Dari hasil pemantauan per tanggal 26 Februari 2024 itu untuk inflasi di wilayah Riau masih relatif stabil", jelas AKBP Edi, Selasa (27/02/2024).
Lanjutnya, jikalau dibandingkan dengan data yang diperoleh dari Satgas Pangan Polri per 26 Februari 2024 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Riau tidak termasuk wilayah yang mengalami inflasi tertinggi.
"Hasil pemantauan dilapangan yang dilakukan Satgas Pangan Polda Riau, memang ada sebahagian harga bahan pokok mengalami kenaikan dan ada juga mengalami penurunan", tambahnya.
AKBP Edi membeberkan, kenaikan harga bahan pokok terebut terdapat pada cabai merah, cabai rawit dan bawang merah, sedangkan bawang putih mengalami penurunan harga.
"Untuk cabai merah naik sebesar 13% dari harga Rp.72.000.- menjadi Rp. 82.000,-/kg. Cabai rawit mengalami kenaikan sebesar 0,9% dari harga Rp.68.000,- menjadi Rp. 75.000,-/kg dan bawah merah ada kenaikan sebesar 0,03% dari harga Rp. 32.000,- menjadi Rp. 33.000,-/kg. Sedangkan untuk harga bawang putih mengalami penurunan sebesar 11% dari harga Rp. 45.000,- menjadi Rp.40.000,-/kg.", bebernya.
AKBP Edi Rahmat Mulyana, SIK.,MH menambahkan, sedangkan untuk harga beras berdasarkan pantauan baik beras medium dan beras premium tidak ada yang mengalami kenaikan.
"Adapun beras yang mengalami kenaikan harga termasuk kedalam beras khusus", imbuhnya.
Oleh karena itu Satgas Pangan Polda Riau akan terus berupaya melakukan pemantauan dan pengawasan dilapangan.
"Maka dari itu Satgas Pangan Polda Riau akan terus melakukan pendampingan hingga pengawasan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dipasaran dan mendorong stakeholder terkait untuk melakukan operasi pasar murah diseluruh kabupaten/kota di Riau agar inflasi tersebut bisa teratasi", harap AKBP Edi Rahmat Mulyana, SIK.,MH.
#Muhardi Feri
Media online www.mediawawasan.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
No comments:
Post a Comment